Memasung Kebebasan Lewat Kontrol Media Massa

Contoh Kasus Indonesia dan Filipina

Saya beruntung pernah melewati masa kejayaan Orde Baru. Kelak punya cerita untuk anak cucu bahwa Indonesia ini pernah memenjarakan pikiran penduduknya. Ketika media melalui proses sensor, wartawan dan aktivis vocal ditangkap atau menghilang tanpa diketahui rimbanya. Ketika Majalah Tempo di bredel dan Gunawan Muhammad pasang badan untuk membela anak buahnya. Ketika Edi Tanzil kabur dari penjara yang sekalipun segala upaya dikerahkan untuk mencari, sosoknya tak pernah muncul lagi ke permukaan. Tanzil punah begitu saja dari sejarah seperti busa ombak pecah di laut. Ketika Harmoko, Mentri Penerangan selalu minta petunjuk Pak Presiden kalau ditanya sesuatu. Ketika Pak Moerdiono membuat ibu hamil ingin muntah gara-gara tak sabar menanti ujung kalimatnya selesai.

Detik-detik menjelang tumbangnya Orde Baru

Anak cucu saya kelak akan hidup di era emas Indonesia. Sejahtera dan penuh keterbukaan. Tapi mereka punya cerita bahwa  negara tercinta ini dulu pernah melalui kontroversi sengit. Ketika  Menteri Penerangan mengeluarkan Peraturan Menteri  Nomor 1/1984 mengenai penerapan Undang-undang Nomor 21/1982. Disebutkan  di sana bahwa Departemen Penerangan berhak membatalkan SIUPP dan melarang penerbitan media cetak tanpa melalui proses hukum atau pengadilan terlebih dulu.

Cerita yang akan keren sekali!

Memang lah jaman itu fungsi peradilan dianggap cuma sebagai perpanjangan tangan pemerintah. Sementara  proses hukum hanya alat untuk membatasi gerak fisik dan meminggirkan para pembangkang.

Mereka bisa membayangkan  betapa tertekannya para perindu kebebasan.  Dari luar Indonesia itu tampak datar,  stabil dan kondusif situasi politiknya. Makanya tiap hari Mbak Tutut bisa meresmikan perusahaan baru. Pejabat bicara di TV seolah seluruh rakyat Indonesia masih duduk di bangku SD. Orang dengan keberanian rendah dan sedang tak berani melancarkan protes frontal terhadap pemerintah. Mereka menyampaikan secara  sublime yakni lewat theater, musik dan seni.

Media Masa Filipina Semasa dan Setelah Marcos

Lalu akan saya ajak mereka beranjak ke arah paling utara dari pulau Sulawesi yakni Filipina. Tahun 80-an kondisi negara anggota ASEAN ini tak beda jauh dari Indonesia masa Soeharto. Malah lebih menakutkan. Marcos mengontrol semua pemberitaan. Sejak ia mengumumkan keadaan darurat militer pada bulan September 1972, sampai melarikan diri dari istana Malacanang dimalam kisruh 25 Februari 1986, semua media menyangga kediktatorannya. Caranya dengan membatasi kepemilikan surat kabar dan stasiun siaran hanya untuk kerabat dan kroninya. Orang mengatakan bahwa rezim sensor Marcos ini sebagai salah satu alat penekanan paling “berbisa” di Asia.

Detik-detik menjelang tumbangnya Ferdinand Marcos

Ketika Marcos jatuh, sistem kontrol media yang ia buat ambruk dalam semalam. Media berkembang bak cendawan di musim hujan. Tiba-tiba ada dua lusin perbitan surat kabar harian di Manila saja. Dibanding hanya setengah lusin selama Marcos berkuasa. Jaringan TV besar nasional dari tiga tumbuh jadi enam. Stasiun radio didirikan dimana-mana. Dua belas tahun setelah People Power yang dipicu kematian Ninoy Aquino itu, terdapat 156 stasiun televisi (termasuk kabel dan UHF), 402 stasiun radio, 25 harian nasional dan lebih dari 200 surat kabar mingguan atau dua mingguan lainnya beroperasi di berbagai bagian negara

Media Masa Indonesia Setelah Tumbangnya Orde Baru

Dua belas tahun kemudian, tepatnya 21 Mei 1998, di Istana Negara, Presiden Soeharto melalakukan pidato paling bersejarah dalam ketata negaraan Indonesia. Ia mengundurkan diri sebagai Presiden tepat dua bulan setelah terpilih kembali untuk masa jabatan yang ke tujuh. Begitu lamanya ia memegang jabatan sehingga saya yang tak mengenal Presiden lain selain dirinya sempat tak percaya.

Saya lihat dari TV  bagaimana“smilling General” itu ditinggalkan loyalitasnya satu-satu persatu. Bahkan mentri  yang dulu selalu minta petunjuk Pak Presiden ikut mendesaknya lengser. Sementara di luar gedung MPR, mahasiswa dan demonstran meneriakan yel-yel anti Soeharto sambil menyeret-nyeret patung dirinya yang dikalungi tali. “Gantung Soeharto!” Teriak mereka.

Saya tak tahu bagaimana perasaan Pak Harto ketika itu. Tapi  itu lah hari  dimana saya jatuh cinta sangat pada Indonesia. Orang berkumpul, saling berangkulan, menangis haru, dan melalukan shalat istiqarah. Welcome! Indonesia baru telah lahir.

Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie. Meskipun Habibibie hanya memimpin selama sembilan bulan, ia berhasil mereformasi pers dan membebaskan dari sensor. Yunus Yosfiah ditunjuk sebagai Menteri Penerangan yang menghapuskan sistem SIUPP (sehingga pers baru bisa dibentuk tanpa perlu izin), menyangkal sensor dan mengizinkan wartawan untuk membentuk organisasi profesi mereka sendiri (Aliansi Jurnalis Indonesia). AJI yang terlarang semasa Orde Baru sekarang iakui sebagai mitra pemerintah. Selain itu UU pers baru juga diberlakukan. Itu adalah Undang-Undang Nomor 40/1999 tentang Pers yang menggantikan hukum lama, Undang-Undang Nomor 11/1966 dan perubahannya, Undang-Undang Nomor 4/1967 dan UU Nomor 21/1982. Undang-undang  ini lah yang  pertama membebaskan pers dari tirani. Baca di sini

Bagaimana Sekarang?

Kalau boleh memuji saat ini Indonesia adalah negara yang penduduknya paling bebas berekspressi di kawasan Asia. Wartawan atau blogger menuangkan buah pikir tanpa takut mereka akan dituduh memfitnah atau subversif. Mestinya kita adalah penduduk paling berbahagia se ASEAN.

Bagaimana dengan Filipina?

Berbeda dengan Indonesia, hore-hore kebebasan mengeluarkan pendapat pasca Marcos tampaknya mulai mendapat ujian.

Sebuah Undang-undang baru bernama “cybercrime” secara drastis dipakai untuk mempidana orang yang dianggap memfitnah dan mencemarkan nama baik.  Otoritas diberi kekuasaan penuh untuk menutup website yang dianggap tak sesuai dengan misi pemerintah. Informasi online dipantau secara penuh.

Cybercrime Prevention Act telah disahkan jadi undang-undang pada tanggal 12 September 2012.Yang menarik adalah Undang-undang ini ditanda tangani Presiden Benigno Aquino III, putera dari Ninoy Aquino yang mati terbunuh dalam menegakan demokrasi di Filipina. Pepatah like father like son tak berlaku padanya.

Hukuman pidana dan pencemaran nama baik secara online dan pembatasan lainnya adalah ancaman serius bagi kebebasan berekspresi di Filipina. Korbannya sudah berjatuhan. Karena beberapa kasus hukum telah diajukan ke Mahkamah Agung Filipina. Bahkan Anda dapat terkena hukuman kala memberi Like pada status Facebook yang dianggap pencemaran oleh pemerintah. Begitu pun RT di Twitter. Apa lagi menulisnya di blog.

Entah apa yang terjadi jika konektivitas negara ASEAN berlaku pada 2015. Apakah Cybercrime Prevention Act itu masih diberlakukan atau dipertahankan rakyat Filipina lah yang menentuka. Kita sebagai tetangga hanya bisa memberi contoh bahwa ” kekebasan berekspresi itu nikmat, Jendral!”

Duuuhh Filipina…Bangun! Jangan pernah kembali ke masa lalu!

@eviindrawanto

Bookmark the permalink.

One Comment

Leave a Reply