Berebut Pedra Branca di Selat Singapura

Bumi tempat kita hidup hanya terbagi dua, air dan daratan. Tapi karena otak kreatif, kita mengkotakan banyak hal di atasnya. Jadi deh kita membagi diri ke dalam negara, budaya, politik, warna kulit, bahasa, agama bahkan kekayaan.

Pengkotakan itu sebetulnya bertujuan praktis. Agar kehidupan yang ruwet ini lebih mudah dikelola. Tak terbayang kalau tak ada pemisah antara milikku atau milikmu, suamimu atau suamiku, betapa kacaunya kehidupan sosial ini!

Begitu pun saat bernegara, kita menarik garis perbatasan untuk membedakan negara kita dan orang lain. Makin luas bentang garis itu makin luas kekuasaannya. Makin luas kekuasaan makin banyak sumber kekayaan yang bisa di kelola. Makanya kita rela nyinyir bahkan sampai banjir darah untuk merebut atau mempertahankannya. Entah itu berlindung atas nama harga diri, kedaulatan atau nasionalisme, pengusaan wilayah berarti akses terhadap kekayaan. Dan kekayaan berarti kekuasaan. Bolak-balik saja disitu.

Sejarah mencatat jutaan perselisihan yang dipicu garis perbatasan terjadi antar negara. Yang paling sengit dan memakan banyak korban manusia diantaranya Republik Serbia dan Republik Kosovo. Dua negara pecahan dari Yusgoslavia yang tak sepaham soal garis batas berakhir dengan terbunuhnya ribuan orang tak berdosa. Begitu pun yang terjadi di Sahara Barat, ketika kerajaan Marocco berhadapan dengan Republik Demokratik Sahrawi Arab yang berakhir dengan ratusan manusia terusir dari tempat tinggal mereka.

ASEAN pun tak imun dari perselisihan serupa.  Untungnya belum pernah terjadi bunuh-bunuhan karena garis perbatasannya dilanggar. Konflik banyak terjadi di Laut China Selatan. Antara Indonesia-Malaysia soal Sipadan-Ligitan yang berakhir pada kekalahan Indonesia. Antara Malaysia-Filipina atas kepemilikan Sabah.  Malaysia mengklaim kepulauan Spratley yang kali ini  berhadapan dengan 5 negara yakni Brunei Darussalam, Filipina, Vietnam, Cina, dan Taiwan. Dan terakhir Malaysia-Singapura soal kepemilikan tiga batu karang yang disebut Pedra Branca (Batu Puteh sebutan Malaysia), Batuan Tengah dan Karang Selatan. Baca penjelasannya di sini.

Masalah Sipadan-Ligitan sudah berakhir tahun 2002. Kalau Indonesia terus mematuhi status hukum yang ditetapkan Mahkamah Internasional bahwa Sipadan-Ligitan milik Malaysia, satu isu ancaman perdamaian di ASEAN pun terhapus. Tapi bagaimana lanjutan perseteruan kepemilikan Pedra Branca pasca sidang di depan Mahkamah Internasional? Sengketa yang berawal setelah Malaysia menerbitkan sebuah peta pada 1979 yang memasukkan Pedra Branca atau Batu Pute ke dalam wilayahnya? Padahal Singapura sudah mengklaim pulau tersebut sejak 1840?

Strategi yang bisa ditawarkan Indonesia?

Konflik Pedra Branca dan dua pulau lain berpotensi memecah persatuan Asia Tenggara. Sebagai sebuah komunitas yang akan bersatur secara ekonomi, budaya, politik dan keamanan pada 2015, fakta ini seperti bisul  yang siap pecah sewaktu-waktu. Maka sebelum itu terjadi Indonesia mencoba memprakarsai sebuah dialog dan membuat dua negara maju lagi ke meja perundingan.

Sebetulnya itu tidak mudah. Singapura pasti menolak. Tapi adalah kenyataan bahwa sekalipun Singapura telah mendidirkan mercu suar selama130 tahun, tak bisa dihapus rekam sejarah bahwa awalnya Pedra Branca dibawah kekuasaan Kesultanan Johor.

Agar keadilan dan perdamaian yang stabil bisa dipertahan perlu strategi khusus di dalamnya seperti:

  1. Membentuk Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan (BPKP). Dalam sistem pertahanan laut badan ini biasanya dibentuk oleh dua negara yang berbatasan. Tapi Indonesia bisa mengusulkan BPKP terdiri dari 10 negara anggota ASEAN. Tugasnya merumuskan perbatasan wilayah dengan memperhatikan aspek sejarah dan kultur masyarakat di kedua negara.
  2. Mengingatkan kembali kedua negara bahwa sebelum kasus ini di gelar di depan majelis sidang Mahkamah Internasional  mereka pernah mengatakan akan menerima apapun yang terjadi. Seperti akan menghormati keputusan Pengadilan Internasional atas Pedra Branca dan dan mengakhiri perebutan yang telah berlangsung selama 28 tahun  atas pulau tersebut.
  3. Membujuk Malaysia agar mematuhi keputusan Mahkamah Internasional selain toh mereka juga sudah memiliki Midle Rock, mengabaikan keputusan hukum yang sudah ditetapkan tentu bisa menciderai citra Malaysia di mata dunia internasional.

@eviindrawanto

#10daysforASEAN #day7

Bookmark the permalink.

Leave a Reply